Teks foto Ilustrasi logo Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).(f/ist)
SIANTAR, Metro24 – Seperti yang kita ketahui bersama, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk setiap sekolah guna memperingan orang tua/wali murid selalu menjadi perbincangan, Selasa (19/8).
Salah satu perbincangannya adalah tentang penyalahgunaan Dana (BOS) yang masih saja diduga memberatkan para orang tua/wali murid, dengan tuntutan dari pihak sekolah yang mengharuskan membeli buku LKS (Lembar Kerja Siswa), uang pembangunan sekolah dan lainnya.
Kemudian perbincangannya tentang penyalahgunaan Dana (BOS) di SMK Swasta Teladan Jalan Singosari Kota Pematangsiantar Sumatera Utara.
Informasi yang dihimpun untuk biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pihak sekolah menghabiskan Dana (BOS) hampir Rp 100 juta dengan rincian tahap 1 Rp 14.800.000. kemudian untuk tahapan 2 menghabiskan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai Rp 70.985.000.
Menurut informasi data yang dapat dipercaya, pada tahun 2024 Tahap 1 dan 2 SMK Swasta Teladan Jalan Singosari Kota Pematangsiantar mendapatkan kucuran Dana (BOS) sebanyak Rp 1.063891.600 diduga dikorupsi dengan modus mark-up anggaran belanja di beberapa komponen.
Lantas, adakah sanksi bagi sekolah/pejabat yang bersangkutan, dalam hal ini adalah kepala sekolah serta komite sekolah, yang diduga melakukan tindakan tidak sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan bagi Dana (BOS)?
Lalu, apakah dalam hal ini pihak sekolah swasta juga dapat dikenakan sanksi?
Sayangnya Kepala Sekolah SMK Swasta Teladan Pematangsiantar sampai saat ini belum dapat diminta penjelasan.
Menurut keterangan Aulia Agustina guru piket SMKS Teladan Pematangsiantar mengatakan Sudarlian tindak berada ditempat, ucapnya Selasa (19/8) siang.(age).
