Metro24, Sumut – Warga Desa Tanjung Raja Kec. STM Hulu meminta Kejari Deli Serdang Mochamad Jeffry SH, M.Hum agar memeriksa kegiatan pembangunan jalan tembok penahan tanah, pasalna pekerjaan tersebut di duga kuat asal jadi ( fotmalitas ), Sabtu 04/01/25.
Informasi hasil investigasi media metro24.co.id langsung dari tempat kegiatan, warga setempat banyak tidak mengetahui kegiatan itu bersumber dari mama… Red.
” Kami tidak tau pembangunan penahan tanah ini bersumber dari mana, apakah APBD atau APBN, sebab Plank kegiatan tidak ada di cantumkan ” Kata warga setempat kepada metro24.co.id.
Seharusnya semua kegiatan yang bersumber dari APBD maupun APBN mengedepankan keterbukaan informasi publik (KIP) No 14 tahun 2008 agar masyarakat mengetahuinya.
Kemudian di tempat yang bersamaan Warga Desa Tanjung Raja inisial Ss menjelaskan “proyek ini kurang lebih sudah satu bulan dikerjakan, namun mulai awal pengerjaan hingga kini kami belum pernah melihat ada papan proyek di pasang di lokasi ini ” Pungkas Ss
Sementara menurut keterangan masyarakat lainnya PT ” kami sudah pasti keberatan, kata menejernya kemaren bahan material yang digunakan sudah tes lab, sementara tanah berlumpurlah yang di masukkan jadi pondasi bangunan tersebut ” Kata PT yang merupakan warga Desa Tanjung Raja
Pada saat wawancara bersamaan (RK) tiba-tiba memberi komentar kepada metro24 ” pembangunan jalan ini kurang bagus, sebab saya melihat timbunan jalan ini ditimbun dengan tanah kuning, ini tidak sesuai lah seperti asal jadi saja ” ucap RK
Lanjut RK ” Pengguna jalan ini sampai malam hari pun ada yang melintas, kalau seperti ini, bisa berbahaya bagi pengguna jalan dan kami berharap batulah yang ditimbun kan bukan tanah yang di timbunkan ” tutupnya
Sementara itu awak media mengetahui pagu anggaran adalah mencapai Rp. 4 Milliyar dari beberapa narasumber untuk kegiatan pembangunan tembok penahan tanah yang ada di Desa Tanjung Raja Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang.
Masyarakat setempat meminta kepada Kejari Deli Serdang Mochamad Jeffry SH, M.Hum agar menjadi atensi dan segera melakukan audit penggunaan Rp. 4 miliyar guna menyelamatkan aset negara.
